Penjelasan Senjata Tertahan di Soetta (Foto: Wahyu Putro A/Antara)
Belum lewat sepekan geger buah bibir soal pembelian 5.000 pucuk senjata yang diungkapkan Panglima TNI. Sekarang, lagi-lagi, soal pembelian senjata bikin ramai pembicaraan.
Mulanya tersiar informasi sejumlah pucuk senjata dan amunisi milik Polri yang diimpor tertahan di penyimpanan kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (29/9) malam. Senjata berjenis Stand-Alone Grenade Launcher (SAGL) tiba dengan pesawat sewaan Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024.
Atas informasi tersebut, keesokan harinya, pihak Polri memberi tanggapan di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah. Semuanya sudah sesuai dengan prosedur mulai dari perencanaan proses lelang kemudian proses berikutnya di-review staff Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum Polri) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Sabtu (30/9).
Lebih jauh, menampik isi kepala publik yang bertanya-tanya apakah pembelian senjata itu bermasalah, ia menjelaskan penahanan senjata itu bagian dari prosedur karantina. Tidak ada satu prosedur pun yang bermasalah, termasuk mengenai surat-surat.
Senjata itu disebut memang mesti dikarantina, untuk kemudian diproses oleh Badan Intelijen Strategis TNI. Untuk menampik dugaan miring sebelum berkembang lebih liar, Setyo juga menyatakan sebelumnya pun pembelian senjata jenis yang sama pernah dilakukan pada 2015 dan 2016.
Senjata yang dibeli merupakan jenis pelontar granat yang diimpor dari Bulgaria. Jumlahnya diperkirakan mencapai 280 pucuk. Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail memberi keterangan bahwa senjata tersebut diperuntukkan bagi kesatuan Brimob.
Tujuannya, kata dia, bukan untuk membunuh. Sebab, jenis itu tidak bisa diisi dengan amunisi yang mematikan. Melainkan hanya amunisi berupa peluru karet, peluru hampa, peluru gas air mata, dan peluru asap --yang ia sebut hanya akan memberikan efek kejut.
"Paling sial luka," tukas Murad.
Penjelasan Senjata Tertahan di Soetta (Foto: Wahyu Putro A/Antara)
Penggunaan senjata jenis pelontar granat pernah digunakan Polri untuk mengatasi kerusuhan pada 1998 dan memang diperuntukkan menangkal aksi teror di dalam kota.
Oleh karena itu, Murad membantah SAGL dibeli untuk menargetkan tank sebagai sasarannya. Penjelasan ini menepis isu pembelian senjata ilegal seperti yang dikemukakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Ada kelompok, suatu institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Bukan militer,” ujar Gatot pada Jumat (22/9). “Tidak boleh di NKRI ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank dan pesawat dan kapal. Saya serbu kalau ada," paparnya kemudian.
Presiden Joko Widodo enggan memberi komentar panjang soal pembelian senjata untuk Brimob itu. Urusan itu, menurut Jokowi, bagian dari kapasitas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk memberi komentar.
"Itu teknis. Tanyakan ke Menkopolhukam," ujarnya di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10).
Pada hari dan tempat yang sama, Wiranto memberikan komentar. Ia menganggap bahwa masalah itu tidak semestinya jadi bahan konsumsi publik. Persoalan pembelian senjata terebut, kata mantan Panglima ABRI itu, sebaiknya hanya menjadi pembahasan di antara institusi-institusi terkait pengadaan senjata.
"Kalau saya harus menyampaikan secara menyeluruh kepada publik, publik bukan suatu tempat untuk dijadikan diskursus menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Biarkan kami, berikan kesempatan ke saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, BIN, dengan Pindad dan siapapun yang terlibat pengadaan senjata, biar kami koordinasi menyelesaikan itu. Nanti domain kami ya," jelas Wiranto.
Wiranto mengerti betul bahwa isu belanja senjata ini dapat menyulut berbagai terkaan negatif di publik. Ditambah pula, mengingat isu menyoal komunisme yang belakangan terus digoreng menjadi komoditas politik jelang medan panas Pilpres.
"Jadi jangan sampai peristiwa G30S-PKI ini jadi komoditas politik, baik jangka pendek, maupun pilpres yang akan datang," ucapnya.
Di mana mencuat dugaan liar keterkaitan antara misi politik pihak tertentu dalam militer dengan permainan isu komunisme dan PKI melalui polemik pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI hingga mobilisasi massa pada peristiwa pengepungan kantor YLBHI.
Pada Jumat (29/9), Wiranto telah menegaskan tidak benar kiranya militer masuk ke dalam ranah panggung politik.
"Kalau ada pikiran bahwa sekarang ABRI melakukan suatu langkah politik, menguasai panggung politik yang sebenarnya merupakan pemerintahan sipil tidak benar, tidak akan ada. Saya enggak pernah mendengar itu. Jangan diada-adakan kalau sudah tidak ada," urai Wiranto.
Untuk itu, Wiranto meminta agar tak ada spekulasi tak bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Menekan arus spekulasi itu, Wiranto menolak berbicara terlalu jauh, dan menghargai sikap Panglima TNI dan Kapolri yang juga bersikap serupa.
Pembicaraan kasus ini, menurutnya, akan lebih baik diselesaikan secara internal tanpa menjadi konsumsi publik. Namun, ia secara lugas menampik spekulasi yang menyebut tengah ada gesekan antara institusi Polri dan TNI. Ia menjamin dalam kisruh soal pembelian senjata ini tidak akan memengaruhi stabilitas keamanan nasional.
"Tidak, tidak mengganggu, tentara dan polisi atau militer dan polisi ini kan dulu satu, waktu saya Panglima ABRI dulu, kita pisahkan biar polisi profesionalitasnya ke arah Kamtibmas, pelindung dan pengayom masyarakat. TNI masuk ke wilayah di mana dia mencari, mendekati, kita pisahkan, karakter senjatanya juga beda, nah ini kita tertibkan, kita koordinasikan," ujarnya.
Sebagai sentuhan manis, Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian, melakukan foto bersama usai upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).
Dalam foto bersama itu, Wiranto berdiri di antara Gatot dan Tito. Sambil tersenyum lebar, mereka berfoto dengan gaya salam komando. Dari peristiwa itu, seolah ketiganya mengirimkan pesan bahwa semua baik-baik saja di tengah polemik panas pembelian senjata.
Salam Komando Menkopolhukam Wiranto (Foto: Yudhistira AS/kumparan)
Comments
Post a Comment